mediahaloindonesia.id – Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan langsung melakukan evaluasi atas ketidaknyamanan yang timbul akibat beredarnya laporan di media sosial (Medsos) terkait dugaan ketidaksesuaian dokumentasi dalam penanganan aduan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
“Meningkatkan ketelitian, integritas, dan profesionalisme”
Bernad mengakui adanya kekurangan dalam proses administrasi pelaporan, khususnya terkait penggunaan dokumentasi foto dengan perbedaan waktu (timestamp) yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Kami memohon maaf atas kejadian ini. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan ketelitian, integritas, dan profesionalisme dalam setiap proses penanganan dan pelaporan aduan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4).
Bernad menjelaskan, sebagai tindak lanjut sudah dilakukan langkah tegas dengan memberikan teguran keras berupa surat peringatan kepada Kepala Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Mampang Prapatan beserta jajaran yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam penanganan permasalahan parkir liar yang dilakukan secara rutin melalui operasi angkut jaring, operasi cabut pentil (OCP), serta penertiban terpadu bersama unsur TNI dan Polri,” terangnya.
Ia menambahkan, mekanisme penanganan aduan melalui JAKI dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat satuan pelaksana kecamatan untuk ditindaklanjuti di lapangan.
“Kami telah menjalankan mekanisme ini secara rutin. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal,” ungkapnya.
Bernad juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban, khususnya terkait parkir dan lalu lintas, demi mewujudkan Jakarta yang lebih tertib dan nyaman.
“Tentu kami juga memastikan pengawasan dan penindakan di lapangan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku, konsisten, dan berkelanjutan. Sehingga, setiap aduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel,” tandasnya.
